You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DWP Dinas Nakertrans dan Energi Beri Bantuan Sembako Untuk ASN dan PJLP Terdampak Banjir
photo Aldi Geri Lumban Tobing - Beritajakarta.id

DWP Dinas Naketrans dan Energi Bantu Pegawai Terdampak Banjir

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Nakertrans) dan Energi Provinsi DKI Jakarta memberikan paket bantuan sembako kepada pegawai terdampak banjir.

Meningkatkan kebersamaan dan kekompakan 

Ketua DWP Dinas Nekertrans dan Energi DKI Jakarta, Winda Yudatriana mengatakan, ada 51 paket bantuan terdiri dari beras, mi instan, makanan kemasan, teh, kopi, minyak goreng, gula pasir, dan biskuit kemasan yang diberikan kepada pegawai terdampak banjir.

"Bantuan ini bagian dari kepedulian kami, khususnya kepada pegawai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di lingkungan Dinas Nakertrans dan Energi. Semoga ini bisa membantu serta semakin meningkatkan kebersamaan dan kekompakan kita," ujarnya, Selasa (23/2).

Warga Cipinang Melayu Mulai Bersihkan Rumah

Sementara itu, Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengapresiasi inisiatif DWP Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta yang terus melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama untuk membantu sesama yang sedang mengalami musibah.

"Semoga DWP Dinas Nakertrans dan Energi terus memberikan manfaat bagi warga Jakarta dan masyarakat luas serta menjadi motivasi untuk selalu berbuat kebaikan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11104 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1335 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1261 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1261 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye976 personBudhi Firmansyah Surapati